Kajari Batu, Arya Wicaksana, Ikuti Southeast Asia Cryptocurrency Working Group Meeting di Yogyakarta

MALANG NEWS – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batu, Arya Wicaksana, S.H., M.H selaku anggota Satuan Tugas Asistensi Penanganan Perkara Terkait Siber dan Barang Bukti Elektronik pada Kejaksaan Agung RI, berpartisipasi dalam kegiatan Southeast Asia Cryptocurrency Working Group Meeting, yang dilaksanakan pada 27-29 Januari 2026 di Yogyakarta.

Adapun tujuan dari kegiatan ini untuk membagikan cara dan praktik terbaik bagi para peserta, serta melatih para peserta dalam menyita aset kripto yang berkaitan dengan penanganan perkara.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh International Computer Hacking and Intellectual Property (ICHIP) Attorney Advisor for Southeast Asia (Department of Justice USA), berkolaborasi dengan Federal Bureau of Investigation (Department of Justice USA).

Hal ini merupakan forum kolaboratif yang melibatkan perwakilan negara Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Laos, Singapura, dan Vietnam.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batu, Arya Wicaksana selaku anggota Satuan Tugas Asistensi Penanganan Perkara Terkait Siber dan Barang Bukti Elektronik pada Kejaksaan Agung RI menyampaikan, bahwa, partisipasi Indonesia dalam Southeast Asia Cryptocurrency Working Group mencerminkan arti sebuah komitmen bersama.

“Ya, kami memperkuat kerjasama regional dalam menangani kejahatan siber, khususnya terkait dengan aset kripto dan barang bukti elektronik,” terangnya kepada awak media, pada Jumat (30/1/2026).

Menurutnya, selama kegiatan acara para peserta berkesempatan untuk berdiskusi dan bertukar informasi terkait dengan sebuah metode terbaru, terutama dalam penyelidikan dan penanganan perkara terkait aset kripto.

“Pelatihan ini juga melibatkan simulasi kasus dan studi kasus nyata untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para jaksa, terutama dalam menangani tantangan yang kompleks di dunia maya,” pungkasnya.

Southeast Asia Cryptocurrency Working Group ini diharapkan, dapat memperkuat sinergi antarnegara terutama dalam penegakan hukum siber dan meningkatkan kemampuan para jaksa dalam menghadapi perkembangan teknologi yang pesat. (Nda)